Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) menanggapi rencana pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (RPP PSTE) yang akan digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Infromatika (Kemkominfo) dengan sejumlah pemangku kepentingan, pada Rabu (7/11/2018).
Ketua PANDI, Andi Budimansyah berkata bahwa hingga saat ini PANDI tidak pernah melihat RPP tersebut. Pada tahun 2017, PANDI telah mengirimkan usulan kepada Menteri Kominfo namun belum mendapat respon sampai sekarang.
“PANDI pernah menyampaikan usulan perubahan PP PSTE mengenai perubahan pasal 81 ayat 3 tentang PNBP pada pengelolaan Nama Domain dan perubahan pasal 73 ayat 3 tentang Pengelola Nama Domain tertanggal 3 Agustus 2017 namun sampai saat ini kami tidak pernah menerima respon berupa jawaban surat ataupun diajak berdiskusi membahas draft perubahan PP tersebut”. Kata Andi.
Selain usulan tersebut, PANDI juga ingin menambahkan agar diberikan penguatan yang sesuai sehubungan dengan perselisihan Nama Domain, karena saat ini PANDI sedang berperkara di PN Tangerang. Hal ini dimaksudkan supaya di masa yang akan datang PANDI tidak menghadapi masalah serupa dalam menyelesaikan perselisihan Nama Domain sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 75 Ayat (3) PP PSTE yang berbunyi “Registri berfungsi menyelesaikan perselisihan Nama Domain”.
Andi menambahkan bahwa PANDI melihat ada ketidaksesuaian antara amanat PP PSTE dan SK Penetapan PANDI sebagai Registri sehingga PANDI ingin PP PSTE juga dapat memuat penyesuaian sebagaimana dimuat di dalam SK tersebut.
Mengenai perubahan PP PSTE, Andi menyarankan agar perubahan PP PSTE fokus pada inti perubahan Pasal 27 sampai Pasal 45 UU ITE mengenai perbuatan yang dilarang, ketentuan pidananya dan penjabaran Pasal 26 Ayat (3) sampai Ayat (5) tentang penghapusan data pribadi pada sistem elektronik.
Selain itu mengenai penempatan data, Andi sependapat dengan Mastel agar PP PSTE tidak mengubah pengaturan tentang penempatan data. Sehingga persoalan klasifikasi data yang direncanakan untuk dibicarakan seharusnya belum dapat dilaksanakan.
“Kami sependapat dengan Mastel agar pengaturan mengenai hal ini dilakukan setelah disahkannya UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) agar tidak bertentangan.” Pungkas Andi.