Syarat pendaftaran

Persyaratan Umum :

  • Nama domain harus sesuai dengan kriteria penamaan.
  • Nama Domain harus menghormati dan tidak bertentangan dengan HaKI, IPR, Hak Paten/Merk.
  • Untuk .co.id dan .net.id, jika persyaratan SIUP/TDP, Akte, NPWP dan lain sebagainya sedang dalam proses pembuatan, perlu dilampirkan Surat Keterangan/Pernyataan dari Notaris.
  • Jika dianggap perlu Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), dapat meminta klarifikasi berupa Surat Pernyataan/Keterangan/Penjelasan, vide Pasal 23 ayat (2) UU no. 11/2008 tentang ITE.
  • Masa berlaku domain adalah 1 (satu) atau 2 (dua) tahun sejak tanggal persetujuan penggunaan nama domain tersebut.

 

No.Nama DomainPersyaratan Pendaftaran
.ID• KTP Republik Indonesia

• SIUP/TDP/AKTA/ Surat Ijin yang setara, hanya untuk pendaftar nonpersonal berbentuk badan usaha, entitas, atau sejenisnya.

• Apabila Pendaftar adalah Instansi Penyelenggara Negara, maka pendaftaran Nama Domain mengikuti Ketetapan Menteri yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

 

 

1.AC.IDSK Pendirian Lembaga dari Kementerian/Lembaga yang berwenang sesuai Peraturan Perundangan.

Surat Keterangan Rektor atau Pimpinan Lembaga.

KTP Republik Indonesia.

2.CO.ID SIUP/TDP/AKTA/Surat Ijin yang setara.

KTP Republik Indonesia.

Sertifikat Merek (bila ada).

3.NET.ID Surat Ijin Prinsip/Penyelenggaraan Usaha Bidang Telekomunikasi dari kementerian yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

KTP Republik Indonesia

4.WEB.IDKTP Republik Indonesia
5.SCH.IDUntuk sekolah resmi:

Surat Keterangan Kepala Sekolah atau Kepala Lembaga.

KTP Republik Indonesia

 

Untuk Pendidikan non-formal yang diakui oleh SKPD:

SK Pendirian Lembaga dari Kementerian atau SKPD terkait.

KTP Republik Indonesia

6.OR.IDAkta Notaris atau Surat Keterangan dari organisasi yang bersangkutan.

KTP Republik Indonesia

7.MIL.IDDiatur dalam Peraturan Panglima TNI.
8.GO.IDDiatur dalam Peraturan Menteri yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
9.BIZ.IDKTP Republik Indonesia
10.MY.IDKTP Republik Indonesia
11.DESA.IDDiatur dalam Peraturan Menteri yang membidangi Komunikasi dan Informatika
12.PONPES.IDSurat Keterangan pimpinan Pondok Pesantren atau Pimpinan Lembaga.  KTP Republik Indonesia