DKI Jakarta, 14 Oktober 2021 – PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia), DITJEN APTIKA KOMINFO RI (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia), DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) KEMENKUMHAM (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia) dan AKHKI (Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia) selenggarakan WEBINAR bertajuk “Pemanfaatan Domain Sebagai Brand di Internet” pada hari Kamis, 14/10/2021 pukul 13:30 WIB.

 

Acara ini dihadiri oleh beberapa Narasumber yaitu:

  • Prof. Yudho Giri Sucahyo, Ketua PANDI
  • Adel Chandra .,S.Kom.,MM, Kepala Subdit Permohonan dan Publikasi Merek Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, DJKI, Kemenkumham RI
  • DR. Suyud Margono, Ketua AKHKI
  • Drs. Milikta Jaya Sembiring, Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Ditjen APTIKA, KOMINFO RI

Webinar dibuka oleh MC pada pukul 13:30 WIB dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu dilanjutkan dengan pemaparan materi yang dapat dilihat di laman ini. Setelah sesi pemaparan selesai, diskusi terbuka dilangsungkan dengan metode tanya jawab dengan peserta yang telah hadir di Zoom. Berikut beberapa pertanyaan dan jawaban pada sesi diskusi:

  1. Pertanyaan Rahmad Wardani: Bagaimana pandi dapat menjami bahwa penyelesian perselisihan PANDI bisa bersifat netral dan independen dalam menghadapi persilisah tersebut?Jawaban Prof. Yudho Giri Sucahyo: Kami akan selalu bersifat netral dengan menyerahkan pada penlist untuk meyelesaikan permasalahan perselishan tersebut. Panelist akan berembuk, berargumentasi sehingga mengeluarkan rekomendasi yang PANDI jalankan. Kemudian dari rekomendasi tersebut, akan PANDI sampaikan pada pihak-pihak terkait.
  2. Pertanyaan Satrio Derrizki: Bagaimana cara kita sebagai pelaku bisnis untuk meningkatkan pemasaran produk ke konsumen dan pemanfaatan teknologi/platform apakah yang harus dimiliki oleh para pelaku bisnis?
    Jawaban Drs. Milikta Jaya Sembiring: Pada praktiknya pemerintah mendorong para pelaku bisnis dengan melakukan pengenalan dan pemanfaatan teknologi sampai mendorong para pelaku usaha untuk naik kelas melalui pemanfaatan eCommerce secara maksimal. Para pelaku bisnis juga dapat bergabung pada asosiasi untuk mendapatkan pembinaan pada bisnis yang dijalankan. Bahkan bisa melalui layanan berbayar untuk dapat meningkatkan pemasaran pada konsumen.
  3. Pertanyaan Hendra Hanggar K: Bagaimana upaya pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat transformasi digital dan bagaimana cara pengguna menyelesaikan masalah ketika menjadi korban kejahatan digital?
    Jawaban Adel Chandra., S.Kom.,MM: Konsep digital pada kekayaan intelektual sudah fokus dan mengadopsi layanan hak cipta secara online, sehingga tidak menerima secara manual dan bisa mendorong peningkatan permohonan hak cipta. Begitu juga dengan permohonan merek, sudah memaksimalkan layanan melalui media internet. Cakupan layanan digital ini dari mulai permohonan,pemeriksaan formalitas, pemeriksaan subtantif, sertifikasi sampai pelaporan sengketa bisa dilakukan secara digital. Itulah bentuk kesungguhan dalam layanan yang diberikan. Untuk terkait kejahatan pada pelanggaran merek, hak cipta, kekyaan intelektual lainnya akan dirposes melalui direktoran penyidikan dan penyelesain sengketa yang diproses oleh DJHKI, Kemenkumham.
  4. Pertanyaan Anandhya Aswindro Purmadi: Bagaimana kita melakukan assesment valuasi terhadap digital asset kita. apakah bisa dinilai dengan valuasi rupiah?
    Jawaban DR. Suyud Margono: Pasti bisa namun valuasi digitsal aset bukan hanya sekadar bentuk rupiah atau dolar, namun bagaiman kekayaan intelektual ini menjadi nilai yang bisa diuangkan yang menjadi jaminan lembaga keuangan atau perbankan atau angel investor untuk bisa menjamin bahwa angka yang dimiliki bisa laku di pasaran. Isu valuasi ini bukan saja milik dari kepemilikan aset yang bisa berbentuk wujud, namun bagaimana valuasi ini dapat diberdayakan pada kekayaan intelektual, seperti merek, paten dll. Cara menilai valuasi juga terdapat beberapa cara, kami membuatnya dengan standar dari sisi kinerja. Jadi, dari mulai proses menerima bahan mentah sampai memastikan kekayaan intelektual ini bisi terdaftar, tidak bermasalah dan tidak sama dengan merek existing, dan juga tidak meniru. Maka penilaian ini digunakan untuk menilai portofolio kekayaan intelektual itu sendiri yang ujungnya memang adalah angka yang di standarisasi pada budget yang dikeluarkan.
  5. Pertanyaan Mahalita Nur Qalby: Bagaimana pengaturan domain di internet baik peraturan dalam lingkup nasional dan internasional? apakah PANDI dalam regulasinya juga mengatur tentang pelanggaran hak cipta domain di internet?
    Jawaban Prof. Yudho Giri Sucahyo: Untuk peraturan dan regulasi, PANDI sepenuhnya mengikuti peraturan menteri yang diturunkan dari UU ITE, PP PSTE sampai peraturan menteri yang mengatur nama domain seperti go.id, desa.id termasuk untuk militer dan yang lain sepenuhnya mengikuti kebijakan pemerintah.
    Untuk rincinya, regulasi yang digunakan mengacu pada peraturan diatasnya dan standar internasional seperti ICANN. Untuk terkait hak cipta, PANDI membuat PPND yang digunakan untuk menyelesaikan urusan hak cipta terkait nama domain dengan langsung menghubungi para panelis untutk penyelesaian dan diupayakan untuk dilakukannya mediasi.
  6. Pertanyaan Citra: Bagaimana cara Dirjen HKI dan konsultan HKI untuk memajukan UMKM dari sisi pendaftaran merek, dan menyadarkan bawa penbdaftaran merek itu penting?
    Jawaban Adel Chandra., S.Kom.,MM: Dari segi biaya, pemerintah menurunkan biaya menjadi 500rb untuk pendaftaran merek, dan menurunkan harga paten, kekayaan industri lainnya. Dalam upaya untuk memajukan UMKM DJKI melakukan kerjasama dengan berbagai institusi pemerintah seperti KEMENKOP UKM untuk membina dan memfasilitasi dari sisi permohonan merek. Begitupun berkerja sama dengan kementerian perdagangan dan dinas terkait dengan menggandeng sentra KI untuk melakukan pelayanan konsultasi, asistensi sampai menggandeng universitas untuk mendampingi UMKM sebagai upaya fokus pada komitmen memajukan UMKM.
  7. Pertanyaan Mahalitha Nur Qalby: Bagaimana Penilaian suatu karya/tulisan itu dikatakan melakukan plagiarisme? apakah hukum atas plagiarisme itu berlaku pada anak dibawah umur?
    Jawaban DR. Suyud Margono: Pada umumnya plagirsme adalah mengambil konten literasi. Ketika seseorang mengambil suatu karya di internet/buku tanpa izin, maka itu termasuk plagiarsime, yang tentu ada batasan batasan yang dapat menjadi acuan. Seperti dalam penulisan akademik dalam kutipan/parafrasenya. Namun ketika suatu karya dikutip/digunakan dengan dominan lebih dari kewajaran dengan mengambil hak soerang penulis/pembuat karya, maka itu dapat masuk kategor pelanggaran yang dimaksud. Terkait anak dibawah umur, dalam kecakapan yang dipahami tentang kekayaan intelektual menjadi tanggung jawab wali/orang tuanya.
  8. Pertanyaan Rahmad Wardani: Dari manakah sumber acuan yang baik dalam pemberian nama domain
    Jawaban Drs. Milikta Jaya Sembiring: Sesuai kehendak pemilik merek, dari pemerintah menyediakan domain.id yang menjadi salah satu upaya peneydia layanan .id yang diberikan. Tinggal mengunjungi domain.id untuk dipandu dalam mendapatkan domain terbaik bagi pengusung.
    Jawaban Prof. Yudho Giri Sucahyo: Cari yang mudah diingat, yang relevan dan sesuai dengan nama produk, layanan, perusahaan dan ketersediaan nama domain yang ada.

Pada saat berita ini diposting, acara telah dihadiri oleh sekitar 110 peserta via Zoom dan 90 peserta via YouTube.

Penulis: Bernhart Farras
Penyunting: Bernhart Farras