Sengketa Nama Domain internet bmw.id antara Bayerische Motoren Werke (BMW) Group dengan warga Surabaya bernama Benny Muliawan masih terus berlanjut. Kasus ini pun dibawa hingga ke Pengadilan Negeri Tangerang.

Kasus ini bermula pada tahun 2015 BMW Group mengajukan Keberatan ke Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) atas pendaftaran Nama Domain bmw.id. Pengajuan Keberatan Nama Domain bmw.id ini menurut pihak BMW Group Indonesia merupakan upaya perlindungan merek dagang global BMW. Hal itu juga dimaksudkan untuk menghindari kebingungan bagi konsumen jika domain bmw.id dan domain bmw.co.id terdapat perbedaan konten. Nama

Keberatan tersebut ditujukan kepada Benny Muliawan yang telah mendaftarkan Nama Domain bmw.id pada Periode Sunrise yang berlangsung pada tanggal 20 Januari  – 17 April 2014. Dalam periode tersebut, PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia), memberi kesempatan bagi para pemilik merek dagang untuk mendaftarkan Nama Domain .id secara resmi.

Menurut Ketua PANDI, Andi Budimansyah, kasus ini merupakan contoh dimana para pemegang merek tidak segera mendaftarkan Nama Domainnya sehingga Nama Domain tersebut lebih dahulu diambil oleh pihak lain.

“(statement tentang first come, first serve dan kasus ini akan diselesaikan dalam PPND)”

Pada tanggal 29 Mei 2015 Panelis PPND mengeluarkan Putusan bahwa Nama Domain bmw.id dialihkan ke BMW Group. Panelis PPND menimbang bahwa Benny Mulyawan telah memenuhi tiga unsur pembuktian atas penyalahgunaan Nama Domain terkait merek. tiga unsur tersebut adalah:

  1. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki oleh Pemohon; dan
  2. Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas Nama Domain tersebut; dan
  3. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik.

“(statement tentang putusan PPND dan poin tentang syarat pengambilalihan Nama Domain)”

Pihak Benny merasa tidak puas dengan putusan PPND tersebut, dan pada tanggal 26 April 2018 membawa masalah ini ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan menggugat PANDI atas Perbuatan Melawan Hukum. Benny beralasan bahwa PANDI tidak memiliki kewenangan terhadap penyelesaian Nama Domain, sedangkan PP 82 Tahun 2012, PERMEN Kominfo No. 23 Tahun 2013 dan SK Menkominfo No. 806 Tahun 2014 bahwa PANDI sebagai Registri Nama Domain berfungsi dan berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan Nama Domain.

Hingga saat ini gugatan tersebut masih berjalan dan telah melewati tahap mediasi. Berkaca pada kasus tersebut, Andi berharap untuk semua pemegang merek untuk segera mengambil Nama Domain yang terkait dengan perusahaan nya.

“Kejadian ini sebaiknya menjadi pelajaran bagi para pemegang merek untuk segera mengambil Nama Domain yang terkait dengan perusahaannya agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Ini seperti lebih baik mencegah daripada mengobati.” Tutup Andi.